UJIAN NASIONAL : PEMBANGKANGAN LAWAN PEMBANGKANGAN

----Email Diteruskan----
Dari: ahainunnaim@yahoo.com
Kepada: ikatanguruindonesia@yahoogroups.com, keluargaunesa@yahoogroups.com, cfbe@yahoogroups.com, sepeda_untuk_sekolah@yahoogroups.com, sd-islam@yahoogroups.com, luqmanalhakim@yahoogroups.com, sd-smp-it-istiqomah-balikpapan@yahoogroups.com, dikbud@yahoogroups.com, DiktiGroup@yahoogroups.com, dikmenjur@yahoogroups.com, sekolah-pemimpin@yahoogroups.com
Email Keluar: Kam, 05 Mei 2011 08:13 ICT
Judul: [Maju,Cerdas&Kompetitif] UJIAN NASIONAL : PEMBANGKANGAN LAWAN PEMBANGKANGAN

UJIAN NASIONAL : PEMBANGKANGAN LAWAN PEMBANGKANGANTahukah Anda bahwa Pemerintah Indonesia adalah negara satu-satunya di
dunia ini yang menyelenggarakan Ujian Nasional dengan mengerahkan
bantuan polisi khusus, yaitu Densus 88, yang sejatinya merupakan Tim
Anti Teroris, untuk menjaga agar UN ini agar tidak dicurangi? (Selain
itu, mungkin hanya di Indonesia ujian sekolah yang semestinya mengukur
tingkat intelektualitas siswa tapi justru dihadapi oleh siswa dan guru
dengan tingkat irasionalitas yang mengejutkan. Ribuan siswa yang akan
mengikuti ujian nasional yang melakukan istighotsah besar-besaran sampai ada yang histeris dan pingsan. Di Ponorogo (Jawa Timur), ratusan murid
di suatu sekolah memperebutkan air jimat yang ditengarai punya tuah
untuk memberikan ketenangan menghadapi UN. Di Jombang Ponari didatangi
puluhan siswa yang minta agar alat tulis yang akan digunakan untuk ujian nasional dicelupkan ke 'batu bertuah'nya agar bisa lulus ujian. Rasanya tak ada negara yang siswanya begitu irasional dalam menghadapi ujian
sekolah. Ujian nasional telah menjadi momok yang begitu menakutkan
sehingga siswa yang mengikutinya rela melakukan apa saja yang tidak
masuk akal agar bisa lulus.)
Ujian Nasional ini dianggap begitu gawat sehingga tim elit kepolisian ini terpaksa diturunkan. Tak pernah rasanya kita mendengar adanya
school assessment di negara lain yang diperlakukan begitu gawat seperti
di Indonesia. Mungkin Indonesia adalah satu-satunya negara yang
memperlakukan proses ujian sekolahnya dengan begitu gentingnya. Mantan
Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro sampai heran dan menilai
keterlibatan Detesemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri dalam pengawasan
Ujian Nasional tersebut tidak wajar. "Guru adalah pendidik bukanlah
antek-antek teroris." Ucap beliau. Tapi siapa yang mau mendengar mantan
Mendiknas ini?

Mengapa Kemdiknas harus melakukan penjagaan yang begitu gawatnya?
Ternyata karena Ujian Nasional ini dicurangi di mana-mana dan hampir
semua daerah melakukan kecurangan baik itu secara individual,
berkelompok, sporadis, terorganisir, terencana dan sistematis, dan
melibatkan hampir semua pihak mulai dari siswa itu sendiri, para guru
dan kepala sekolahnya, dan bahkan kepala dinasnya. Laporan tentang
kecurangan dan ketidakjujuran ini begitu masif dan merata di semua
daerah, mulai dari daerah yang jauh terpencil sampai di pusat ibukota
negara sendiri. Densus 88 sendiri berhasil mencokok 16 guru dan seorang
kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Lubuk Pakam 2 sebagai tersangka
pelaku kecurangan UAN
Apakah para guru dan siswa menjadi kapok dengan kejadian ini? Tidak.
Kecurangan dan ketidakjujuran dalam mengerjakan UN masih terus
berlangsung sampai kini dengan masif dan terorganisisir secara
sistematis. Rasanya tak ada negara lain yang ujian sekolahnya dicurangi
secara masif dan sistematis seperti Ujian Nasional kita. Tak ada.
Mengapa itu semua terjadi? Ada apa dengan dunia pendidikan kita?
Mengapa para guru dan kepala sekolah beramai-ramai mencurangi ujian
nasional dengan tanpa mengenal malu atau pun takut? Bukankah sekolah
adalah tempat di mana kejujuran sebagai benteng moral diajarkan dan
ditegakkan? Mengapa tiba-tiba para pendidik yang semestinya menjadi
benteng moral justru melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan
nilai-nilai pendidikan itu sendiri? Mengapa himbauan, ancaman, sanksi,
hukuman dan bahkan penjagaan super ketat tidak mampu mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakjujuran Ujian Nasional? Tak ada masa ketika UN
tidak dicurangi. Bahkan hasil penelitian Balitbang Kemdiknas pada hasil
UN yang berupa laporan berjudul Indeks Obyektifitas menunjukkan hasil
yang sangat mengejutkan. Hampir 90% hasil UN siswa di seluruh Indonesia
ditengarai terjadi kecurangan yang bertingkat-tingkat derajat
kecurangannya mulai dari 10% sampai dengan 100%. Sekitar 9 dari 10
sekolah melakukan kecurangan, demikian kesimpulan dari laporan Indeks
Obyektifitas tersebut. Pemerintah tahu akan hal ini tapi tidak ada
tindakan yang dilakukan jika mereka tidak tertangkap tangan dan Ujian
Nasional yang penuh kecurangan tersebut terus dilanjutkan hanya dengan
menambah pengetatan pengawasan. Siapa tahu suatu kali pemerintah akan
terpaksa harus mengerahkan militer dengan Kopassusnya untuk menjaga
Ujian Nasional ini agar bisa mencegah terjadinya kecurangan ini. Tapi
mudah-mudahan tidak karena ini hanya akan menambah kekonyolan bangsa
kita saja.
Pertanyaannya adalah bisakah pemerintah menghentikan kecurangan Ujian Nasional ini dan mengapa kita sebagai bangsa GAGAL TOTAL melaksanakan
sebuah Ujian Nasional yang jujur?
Kecurangan Ujian Nasional dan ketidakjujuran para peserta dan
penyelenggara ujian nasional yang kita baca secara rutin di media tidak
akan mungkin bisa dihentikan meski Kemdiknas mengerahkan aparat militer
sekali pun. Kecurangan dan ketidakjujuran UN ini adalah buah dari
perbuatan ZALIM dan ketidakadilan pemerintah terhadap para siswa, orang
tua, guru, sekolah, dan daerah. Mereka merasa diperlakukan dengan
sewenang-wenang dan mereka melakukan pembangkangan dengan melawan sikap
otoriter pemerintah tersebut.
Mengapa guru atau pihak sekolah senekat itu memperjuangkan kelulusan
siswa? Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Pengurus Besar (PB)
PGRI Abduhzen menjelaskan bahwa para guru, apalagi sekolah, merasa
memiliki kewajiban meluluskan siswa. Dan jika banyak siswa yang tidak
lulus maka itu adalah kesalahan mereka. Padahal, menurut Abduhzen,
rata-rata setiap kepala daerah meminta angka kelulusan 90 persen hingga
97 persen dan jika angka kelulusan di bawah itu maka sekolah akan
menghadapi masalah besar. Kepala daerah menekan kepala dinas pendidikan
dan kepala dinas pendidikan menekan sekolah (kepala sekolah dan guru).
Kepala sekolah dan para guru menjadi terjepit. Jika mereka tidak bisa
memenuhi target yang ditetapkan kepala daerah tersebut maka mereka akan
menghadapi resiko besar. Guru dan kepala sekolah bisa dimutasi ke
sekolah lain, terhambat kenaikan pangkatnya, atau resiko lain yang
mengancam karir mereka. Sangat sedikit dan sangat jarang ada sekolah
yang berani menghadapi resiko ini. Untuk itu, dibentuklah tim sukses di
setiap sekolah. Kejujuran mereka kalahkan untuk menghadapi resiko besar
ini.
Bagaimana kalau Ujian Nasional ini dilakukan dengan bersih dan tanpa ada kecurangan?
Berdasarkan hasil penelitian PGRI, jika UN dilakukan secara sportif
dan objektif, angka kelulusan siswa hanyalah berkisar antara 40 persen
hingga 50 persen. Angka itu bisa semakin anjlok untuk sekolah-sekolah
terpencil. Jadi siapa yang berani mengambil resiko?! Tak ada daerah yang mau daerahnya hanya lulus 40%, umpamanya, karena masyarakat mereka
pasti akan demo besar-besaran dan kepala daerahnya akan dicacimaki
dianggap tak mampu dan tak cakap dan mungkin akan dilengserkan.
Apakah jika sebuah daerah hanya bisa meluluskan sekitar 40% maka itu
sepenuhnya merupakan kesalahan daerah tersebut? Tentu saja tidak.
Kesalahan terbesar adalah pada pemerintah pusat yang menetapkan sebuah
ujian yang berskala nasional padahal belum mampu memberikan standar
pendidikan yang berskala nasional.

Baca selanjutnya di : http://satriadharma.com/index.php/2011/05/02/ujian-nasional-pembangkangan-lawan-pembangkangan/
 
Salam
Satria Dharma
http://satriadharma.com/